Friday, September 28, 2012

Tugas 4 - Solusi Labsky untuk Kemanusiaan


"Ketahanan pangan adalah salah-satu topik yang dibahas dalam pertemuan World Economic Forum 2012 di Davos yang tengah berlangsung sekarang.  Topik ini faktual, mengingat sebagaimana dilaporkan World Disaster Report 2011, dari 925 juta penduduk dunia yang menderita kelaparan. Yang mana, sekitar 62% atau sekitar 578 juta diantaranya tinggal di kawasan Asia Pasifik.
Berdasarkan laporan Foresight Project (2011), mayoritas penduduk dunia yang menderita kelaparan adalah para petani pangan skala kecil yang hidup dalam kemiskinan ekstrem.
Karenanya, jalan keluar untuk keluar dari ancaman kelaparan dunia adalah melindungi para petani pangan skala kecil dengan cara menghentikan perampasan atas lahan garapan mereka
Anak-anak di Somalia terancam bahaya akibat kelaparan
Meskipun produksi pangan global sesungguhnya
cukup untuk memberi makan setiap penduduk dunia, namun pada tahun 2011 ini setidaknya terdapat 1 milyar anak-anak, perempuan, dan laki-laki yang terpaksa tidur dengan perut keroncongan. Meski, pandangan mata dunia saat ini memang tertuju pada krisis yang terjadi di kawasan Tanduk Afrika.
Kekeringan panjang yang dipadu dengan kegagalan politik dan buruknya situasi keamanan tengah mengancam setidaknya 12 juta penduduk di kawasan Sub-Sahara tersebut. Namun, menurut laporan World Disaster Report 2011, dari 925 juta penduduk dunia yang menderita kelaparan, sekitar 62% atau sekitar 578 juta diantaranya tinggal di kawasan Asia Pasifik yang saat ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Jumlah penderita kelaparan di Asia Pasifik dua kali lebih besar dari jumlah penderita di kawasan Sub-Sahara.

Mayoritas penderita kelaparan adalah penduduk pedesaan yang semestinya menjadi pusat produksi pangan. Berdasarkan laporan Foresight Project (2011), setengah dari populasi rawan pangan dunia, tiga perempat dari anak-anak yang menderita gizi buruk di Afrika, dan mayoritas penduduk yang hidup dalam kemiskinan ekstrem adalah petani pangan skala kecil.
Angka kelaparan di perkotaan juga dilaporkan mengalami peningkatan. Dalam World Disaster Report 2010 dilaporkan sekitar 4.1 juta kaum miskin kota di Kenya tergolong “highly food insecure”. Meroketnya harga pangan dunia, khususnya sejak 2008 sampai sekarang, diperkirakan meningkatkan angka kelaparan di perkotaan di berbagai penjuru dunia.
Kasus kelaparan tidak hanya didominasi negara-negara miskin dan berkembang. Dalam WDR 2011 dinyatakan sekitar 19 juta penduduk di negara-negara berpendapatan tinggi juga mengalami masalah dengan kelaparan. Pada tahun 2010 misalnya, Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) mengeluarkan dana sebesar $68 juta melalui program ‘food stamp’ untuk menjangkau 40 juta penduduk yang terindikasi kelaparan.
Jumlah penderita malnutrisi diperkirakan jauh lebih besar lagi. Pada saat ini, diperkirakan satu milyar penduduk dunia menderita kekurangan gizi, kekurangan vitamin, dan mineral. Selain itu, 1,5 juta diantaranya menderita kelebihan gizi dan obesitas yang dalam jangka panjang akan mengalami masalah kesehatan, seperti jantung, berbagai jenis kanker, sampai diabetes. Kini, risiko obesitas tidak hanya terjadi di negara-negara berpendapatan tinggi atau menengah, tapi mulai juga dialami negara-negara miskin.
Perampasan Tanah
Korban perampasan tanah di Afrika

Salah-satu faktor yang memperburuk kerentanan dunia dalam hal pangan adalah intensifnya perampasan tanah dalam skala global. Oxfam melaporkan, sejak 2001 sampai sekarang, 227 juta hektar lahan—satu setengah kali luas Alaska—telah dijual-paksa atau sewa-paksa dengan kata lain “dirampas” oleh para investor industry pangan besar dunia. Angka ini belum ditambah dengan luas lahan yang dirampas untuk kepentingan pembangunan infrastruktur fisik.
Uniknya, faktor pendorong terjadinya perampasan tanah di berbagai belahan dunia adalah adanya prediksi tentang meningkatnya permintaan komoditi pangan skala besar, yang disinyalir menjadi penyebab krisis harga pangan pada tahun 2008 lalu. Analisis tersebut menyebutkan harga pangan global mengalami kenaikan 26% pada tahun lalu. Para analis juga memperkirakan komoditi pangan akan terus meroket. Penyebabnya, adanya kebutuhan untuk melipatgandakan produksi pangan sampai 70 persen untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penduduk yang diperkirakan akan mencapai 9,3 milyar di tahun 2050, dari perkiraan 6.9 milyar pada 2010.
Cina, Korea Selatan, dan Arab Saudi menjadi negara-negara yang paling getol menanamkan modalnya untuk menguasai lahan pertanian subur di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Salah-satu proyek investasi pertanian pangan skala besar adalah Merauke Integrated Food Farm Estate yang awalnya hendak didanai perusahaan milik keluarga Bin Laden.
Salah-satu implikasi dari meningkatnya investasi di sektor pertanian skala besar, yang mana mayoritas ditempuh melalui perampasan tanah, bisa dilihat dari kondisi yang dilanda Ethiopia, salah-satu negara di tanduk afrika yang saat ini mengalami kelaparan.
Antara tahun 2006 sampai 2009, investor Saudi dilaporkan memberikan dana sebesar $100 juta ke Pemerintah Ethiopia untuk menyewa lahan yang akan ditanami gandum, jelai, dan padi yang kemudian harus diekspor ke Saudi dengan bebas bea. Bagi Saudi, menginvestasikan dana sebesar $100 juta untuk mendapatkan konsesi lahan yang subur dengan pengairan yang cukup di Ethiopia jauh lebih efisien ketimbang mengubah gurun pasir gersang miliknya menjadi areal pertanian yang produktif.
Lantas bagaimana dengan Ethiopia? Sementara, World Food Program (WPF) pada tahun 2009 saja telah mengeluarkan dana sebesar $300 juta untuk membawa 460 ribu metric ton bahan pangan untuk membantu 5,7 juta rakyat negara tersebut yang membutuhkan bantuan pangan. Dengan data ini, secara logika, Ethiopia justru mengalami kerugian tiga kali lipat dari jumlah investasi yang mereka terima.
Mengapa investasi industry pertanian skala besar justru memperburuk kerentanan akses terhadap pangan? Jawabnya, pertama, sasaran perampasan adalah lahan subur yang dekat dengan sumber air yang mana sesungguhnya sebagian besar telah diusahakan oleh petani tradisional skala kecil. Perampasan tersebut tidak hanya menyingkirkan para petani tradisional skala kecil dari lahan garapannya, melainkan turut menyingkirkan sumber pangan utama mereka dan keluarganya
Kedua, perampasan tanah telah merusak sistem produksi pangan lokal. Seperti banyak kasus yang bisa ditemukan di beberapa wilayah di Indonesia, ekspansi perkebunan kelapa sawit atau industry pangan skala besar, mempersempit areal garapan bagi petani peladang-berpindah. Mereka dipaksa mengubah sistem pertaniannya, dari ladang-berpindah menjadi pertanian-menetap.
Perubahan sistem pertanian ini menyebabkan kesulitan yang luar biasa bagi petani peladang berpindah. Tingginya biaya produksi untuk intensifikasi lahan menyebabkan tidak sedikit petani yang jatuh bangkrut, kehilangan lahan, dan terbelit utang pada rentenir. Kondisi ini akan jauh lebih buruk jika menimpa kalangan masyarakat suku bangsa minoritas.
Ketiga, agresi industry pertanian pangan skala besar, menyebabkan hilangnya unsur sosial dari produk-produk pangan produksi petani. Produk-produk pangan yang dihasilkan industry pangan skala besar menjadi komoditi barang-dagangan murni yang hanya bisa diakses dengan cara dibeli. Hal ini berbeda dengan sistem pertanian pangan skala kecil tradisional, yang mana hanya sebagian dari hasil pertanian yang dijual karena sebagian lagi disimpan sebagai cadangan pangan dalam lumbung keluarga.
Solusi:



Pentingnya kebiasaan hidup sehat dan pola makan gizi seimbang sehari-hari belum merupakan kebutuhan yang dirasakan sebagian besar masyarakat. Karena itu upaya perbaikan gizi tidak cukup dengan penyediaan sarana tetapi juga perlu upaya perubahan sikap dan perilaku. Masalah gizi, baik masalah gizi kurang dan gizi lebih, disebabkan banyak faktor yang saling terkait. Masalah gizi kurang yang dapat menjadi gizi buruk, misalnya, bukan hanya karena anak kekurangan makanan, tetapi juga karena penyakit.

Pola pengasuhan anak juga sangat menentukan status gizi dan kesehatan anak, demikian juga kualitas pelayanan kesehatan dasar yang berpihak pada orang miskin. Berbagai sebab tadi sangat ditentukan oleh situasi ekonomi rakyat, keamanan, pendidikan, dan lingkungan hidup.

Masalah gizi tidak dapat ditangani dengan kebijakan dan program sepotong-sepotong dan jangka pendek serta sektoral, apalagi hanya ditinjau dari aspek pangan. Dari pengalaman negara berkembang yang berhasil mengatasi masalah gizi secara tuntas dan lestari seperti Thailand, Tiongkok, dan Malaysia, diperlukan peta jalan kebijakan jangka pendek dan jangka panjang. Masing-masing diarahkan memenuhi persediaan pelayanan dan menumbuhkan kebutuhan atau permintaan akan pelayanan.


Untuk itu diperlukan kebijakan pembangunan bidang ekonomi, pangan, kesehatan dan pendidikan, serta keluarga berencana yang saling terkait dan mendukung, yang secara terintegrasi ditujukan untuk mengatasi masalah gizi (kurang dan lebih) dengan meningkatkan status gizi masyarakat (World Bank, 2006).

Kebijakan yang mendorong penyediaan pelayanan meliputi lima hal. Pertama, pelayanan gizi dan kesehatan yang berbasis masyarakat seperti upaya perbaikan gizi keluarga (UPGK) yang dilaksanakan tahun 1970-1990an, penimbangan balita di posyandu dengan KMS. Kedua, pemberian suplemen zat gizi mikro seperti pil besi kepada ibu hamil, kapsul vitamin A kepada balita, dan ibu nifas.

Ketiga, bantuan pangan kepada anak gizi kurang dari keluarga miskin. Keempat, fortifikasi bahan pangan seperti fortifikasi garam dengan yodium, fortifikasi terigu dengan zat besi, seng, asam folat, vitamin B1 dan B2. Kelima, biofortifikasi, suatu teknologi budi daya tanaman pangan yang dapat menemukan varietas padi yang mengandung kadar zat besi tinggi dengan nilai biologi tinggi pula sebagai contoh.

Kebijakan yang mendorong terpenuhinya permintaan dan kebutuhan masyarakat meliputi enam hal. Yakni, bantuan langsung tunai (BLT) bersyarat bagi keluarga miskin, kredit mikro untuk pengusaha kecil dan menengah, pemberian suplemen makanan khususnya pada waktu darurat, pemberian suplemen zat gizi mikro khususnya zat besi, vitamin A dan zat yodium, bantuan pangan langsung kepada keluarga miskin, serta pemberian kartu miskin untuk keperluan berobat dan membeli makanan dengan harga subsidi, seperti beras untuk orang miskin (raskin) dan MP-ASI untuk balita keluarga miskin.

Kebijakan yang menumbuhkan permintaan adalah dengan mendorong perubahan perilaku hidup sehat dan sadar gizi, melalui pendidikan gizi dan kesehatan. Pendidikan itu bertujuan memberikan pengetahuan kepada keluarga, khususnya kaum perempuan, tentang gizi seimbang, memantau berat badan bayi dan anak sampai usia 2 tahun, pengasuhan bayi dan anak yang baik dan benar, air bersih dan kebersihan diri serta lingkungan, serta mendorong pola hidup sehat lainnya.

Kebijakan yang mendorong penyediaan pelayanan meliputi enam hal. Pertama, pelayanan kesehatan dasar termasuk keluarga berencana dan pemberantasan penyakit menular. Kedua, penyediaan air bersih dan sanitasi. Ketiga, kebijakan pengaturan pemasaran susu formula. Keempat, kebijakan pertanian pangan untuk menjamin ketahanan pangan. Kelima, kebijakan pengembangan industri pangan yang mendorong pemasaran produk industri pangan yang sehat. Keenam, memperbanyak fasilitas olahraga bagi umum.

Kebijakan yang mendorong terpenuhinya permintaan atau kebutuhan pangan dan gizi meliputi pembangunan ekonomi yang meningkatkan pendapatan rakyat miskin, pembangunan ekonomi dan sosial yang melibatkan dan memberdayakan masyarakat rakyat miskin, pembangunan yang menciptakan lapangan kerja, kebijakan fiskal dan harga pangan yang meningkatkan daya beli masyarakat miskin, dan pengaturan pemasaran pangan yang tidak sehat dan tidak aman.

Kebijakan yang mendorong perubahan perilaku yang mendorong hidup sehat dan gizi baik bagi anggota keluarga adalah meningkatkan kesetaraan gender, mengurangi beban kerja wanita terutama pada waktu hamil, dan meningkatkan pendidikan wanita.

sumber: 

No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname